Masyarakat Miskin Kota Demo DPRD

DEMO UPC-- Datang membawa puluhan poster, sekitar tiga ratusan masyarakat miskin kota yang tergabung dalam Urban Poor Consortium (UPC) mendatangi gedung DPRD DKI, Senin (25/2) siang. Mereka mengadukan nasibnya yang semakin tertindas akibat kebijakan Pemprov DKI yang menggusur permukiman mereka. Sekitar tiga ratusan masyarakat miskin kota yang tergabung dalam Urban Poor Consortium (UPC) mendatangi gedung DPRD DKI, Senin (25/2) siang. Mereka mengadukan nasib mereka yang semakin tertindas akibat kebijakan Pemprov DKI yang menggusur pemukiman mereka. Mereka datang dengan membawa puluhan poster berisi ajakan agar dihentikannya penggusuran permukiman miskin di Jakarta. Selain menghentikan penggusuran permukiman-permukiman kumuh, mereka juga meminta dihentikannya penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dan melibatkan partisipasi rakyat miskin dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, mereka juga menuntut agar mencabut Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang dinilai tak berpihak pada masyarakat miskin.

Aktivis UPC, Edi Saidi sebagai koordinator lapangan saat demontstrasi berlangsung mengungkapkan, semestinya pemprov DKI memberikan solusi dengan menyediakan permukiman baru bagi rakyat miskin sebelum menggusur permukiman mereka yang dianggap kumuh. "Janji Foke dalam kampanyenya waktu itu adalah melakukan penataan kota yang berpihak pada rakyat miskin. Tapi sekarang rakyat miskin digusur tempat tinggalnya tanpa diberi solusi kemana mereka harus tinggal. Atas nama rakyat miskin kota, kami menyesal memilih Foke," katanya.

Sekitar 10 orang perwakilan demonstran akhirnya diterima oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Akhmad Suaedy yang menangani masalah pemerintahan. Menurut Akhmad Suaedy, masalah yang diami rakyat miskin kota ini bukan hanya mesti ditangani oleh Komisi A DPRD DKI.

"Tapi juga mesti dilaporkan ke fraksi-fraksi di DPRD, agar mereka juga tahu dan mau menekan Pemprov DKI untuk menghentikan penggusuran-penggusuran tanpa solusi itu," ujarnya.

Mengenai Perda No 8/2007 tentang Tibum yang dianggap tak memihak rakyat miskin kota karena melegalisasi penangkapan masyarakat miskin yang mencari makan di jalanan, Akhmad Suaedy mengungkapkan, Perda tersebut sesuai rekomendasi Mendagri masih harus direvisi.

"Namun, poin apa yang akan direvisi, masih belum jelas. Nah, nanti akan kami usahakan agar poin yang merugikankehidupan masyarakat miskin kota ini yang akan dihapus," katanya.

Wartiah (40), korban penggusuran kolong tol Papango, Jakarta Utara kepada anggota DPRD mengungkapkan, setelah digusur oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu dia kini tak mempunyai tempat tinggal. Dia meminta pemerintah memberikan solusi permukiman bagi masyarakat miskin seperti mereka.

"Selain itu, mata pencaharian saya sebagai pengumpul hasil pemulung di kolong tol itu juga sirna. Hidup saya semakin susah. Saya nyesel pilih Foke. Janjinya sewaktu kampnye nggak sesuai dengan kenyataan," katanya.

Arsitek Tata Kota, Yuli Kusworo, yang ikut berdemonstrasi dengan para rakyat miskin kota menawarkan konsep bedah kampung bagi Pemprov DKI. "Konsep ini memberikan solusi pemukiman bagi rakyat miskin dengan tetap memerhatikan penataan lingkungan," ujarnya.

Yuli mengatakan, dalam penataan dan pembebasan lahan RTH, rakyat miskin mesti dilibatkan secara langsung dengan menempatkan rakyat miskin sebagai pemilik dan pengelola RTH. "Dengan begitu, RTH tak akan semrawut dan rakyat miskin kota ikut menjaga keasrian RTH tersebut," katanya.

Dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut, beberapa masyarakat miskin kota mengaku tak puas dengan jawaban para anggota DPRD DKI. Menurut mereka, para anggota dewan tidak memberikan realisasi apa-apa, tapi hanya janji semata. "Namun kita lihat nanti, apakah benar anggota dewan mau memperjuangkan dan berpihak pada masyarakat miskin," ujar Edi Saidi. (bum)

Contributed by Limbang Rawe
Monday, 25 February 2008
Last Updated Monday, 25 February 2008

disadur dari:

wartakota.co.id
http://www.wartakota.co.id Powered by Joomla! Generated: 13 May, 2008, 14:33