Perluasan RTH Ancam Warga Miskin Jakarta

VHRmedia.com, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas ruang terbuka hijau mengancam penduduk miskin. Pemprov Jakarta dituntut menata permukiman warga miskin melalui penghijauan tanpa melakukan penggusuran.

Hal itu diusulkan Urban Poor Consortium dalam diskusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6). Wardiah, anggota UPC, mengatakan, dalam Konferensi Bumi di Rio De Janeiro Brasil tahun 1992, setiap kota harus menyediakan 30% dari luas keseluruhan wilayah untuk lahan RTH.

Pemprov Jakarta menargetkan pada tahun 2010 sekitar 14% luas wilayahnya menjadi lahan RTH. Wardiah menghitung, jumlah itu setara dengan 32 kali lipat luas Taman Monumen Nasional. "Itu tidak realistis," ujarnya.

Padahal, proyek RTH tahun 2010 seharusnya tidak berhubungan dengan permukiman warga miskin. Sebab, sejak tahun 1965, RTH di wilayah Jakarta selalu berkurang hingga tahun 2007 tinggal 9%. "Ada beberapa wilayah yang berubah fungsi menjadi milik pemodal," katanya.

Menurut Wardiah, saat ini di Jakarta terdapat 218.000 hektare permukiman miskin yang rawan digusur akibat ambisi Pemprov memperluas RTH. Di antaranya Kampung Kebon Bayem (bekas Taman BMW, Jakarta Utara).

Arsitek UPC, Yuli Kusworo, menyebutkan proyek RTH akan menggusur 1.295 rumah di wilayah Kebon Bayem. Penggusuran juga mengancam kelangsungan hidup ekonomi masyarakat setempat. Di kampung itu, misalnya, penggusuran akan mematikan usaha warga yang diperkirakan beromzet Rp 20 juta per hari. "Padahal wilayah itu hanya 5 persen dari keseluruhan Taman BMW," katanya.

UPC mengusulkan penataan permukiman miskin berbasis penghijauan. Anggota UPC Edi Saedi mengatakan, penghijauan dapat mengubah permukiman warga miskin menjadi daerah resapan air. "Misalnya setiap keluarga menanam pohon. Penduduk kemudian mengolah sampah padat menjadi pupuk. Masyarakat juga dapat mengorganisasikan diri di permukiman itu."

Edi Saidi meminta Pemprov Jakarta melakukan jeda penggusuran selama 5 tahun. Selain itu harus membuat daerah percontohan proyek tata ulang permukiman warga miskin.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Ilal Ferhard menyambut baik usulan UPC. Inovasi yang diajukan UPC harus dicoba untuk melihat hasilnya. "Tidak ada salahnya dicoba," katanya. (E1)

dikutip dari:
Prakarsa Rakyat online,
17 Juni 2008 - 12:20 WIB